SAMARINDA, FASYA UINSI NEWS,- Dalam acara bertajuk “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu Tahun 2029” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Republik Indonesia, Dr. H. Ashar, Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, tampil sebagai narasumber. Ia menyampaikan materi mendalam mengenai gejala otoritarianisme, oligarki politik, dan pelanggaran netralitas aparatur negara yang mengancam kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Diselenggarakan di D’Bagios Café Samarinda, Kamis (23/10/2025).
Dalam kesimpulan pemaparannya, Dr. Ashar menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan sehat tanpa pengawasan yang kuat dan partisipatif. Ia menyebut bahwa sinergi antara lembaga negara, masyarakat sipil, media, dan publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Tanpa keterlibatan aktif rakyat dalam mengawasi jalannya kekuasaan, demokrasi berisiko terjebak dalam proseduralisme tanpa substansi.
“Demokrasi tanpa pengawasan adalah jalan menuju otoritarianisme,” tegasnya. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi penjaga integritas demokrasi. Menurutnya, Pemilu 2029 harus menjadi momentum konsolidasi gerakan masyarakat dalam membangun sistem pengawasan yang inklusif, transparan, dan berbasis teknologi.
Dr. Ashar juga menekankan pentingnya pendidikan etika bagi ASN dan aparat keamanan, reformasi pendanaan politik, serta digitalisasi pengawasan melalui open data dan aplikasi crowdsourcing. Ia menyebut bahwa kolaborasi empat aktor Bawaslu, kampus, media, dan publik adalah kunci untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.
Kegiatan ini merupakan komitmen untuk terus memperkuat peran masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemilu menuju pemilu 2029 yang berintegritas, partisipatif,dan bermartabat. (humasfasya*jaw)
